INFRASTRUKTUR, DUA ARAH PEMBANGUNAN
Pemilihan umum (Pemilu) serentak telah selesai dilaksanakan komisi pemilihan umum diketahui akan menetapkan hasil pemilu 2019 paling lambat 35 hari setelah tanggal pemungutan suara. Sebelum hasil pemghitungan pemilu secara resmi di umumkan, banyak lembaga yang telah mengeluarkan hasil perhitungan cepat mereka melalui berbagai metode, dari quick qount sampai exit poll dan yang lainnya. Beragamnya metode hitung cepat ini tentunya menimbulkan masalah yang muncul, ada kekhawatiran kedua belah pihak dalam pilpres akan saling klaim kemenangan.
Menunggu hasil akhir penghitungan oelh KPU, daripada debat kusir siapa yang akan menjadi pemimpin Bangsa ini untuk lima tahun kedepan, lebihh baik kita menagamati bagaimana Pembangunan Negara tercinta ini akan dilanjutkan. Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi program kerja yang paling diandalkan pemrintah. Lantas seperti apa infrasturktur akan dibangun pada masa pemerintahan berikutnya.
Untuk mengetahui kelanjutan program pemerintah yang telah menyedot banyak modal selama lebih dari 4 tahun ini, maka tentunya kita harus menilik dokumen visi misi serta program kerja yang terpampang dalam laman resmi masing-masing calon presiden-wakil presiden. Rencana kerja presiden memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Ada Sembilan misi yang dinilai menjadi penjabaran visi, dari situ ada dua misi yang memiliki korelasi dengan pengembangan infrastruktur berkelanjuatahn yaitu struktur ekonommi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, serta pemebangunan yang merata dan berkeadilan. Kedua misi tersbeut pun bakal diwujudkan dalam sejumlah rencana aksi, yakni meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur serta melanjutkan revitalisasi industry dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsoong revolusi indstri 4.0.
Peruashaan investasi global Morgan Stanley dalam hasil riset bertajuk “Incumbent wins, what’s next after the dust settles”, menilai, jika JJokowi kembali terpilih sebagai Presiden RI< maka kebijakan pemerintahan saat ini diyakini akan dilanjutkan termasuk dalam hal infrastruktur. Morgan Stanley mencatat dalam pemrintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada perkembangan signifikan disisi infrastruktur. Belanja pemerintah di sector infrastruktur seperti diketahui meningkat dari 1,8 % PDB dan 10,2 % dari total APBN pada 2013 menjadi 2,8% PDB dan 18,5 % APBN pada 2018.
Riset tersebut menyebutkan, dalam hal rioritas kebijakan Jokowi pada periode selanjutnya, hal-hal yang periode selanjutnya, hal-hal yang kemungkinan akan dilakukannya adalah melanjutkan kebijakan pada periode pertama. Beberapa poin pentinng yang akan diangkat diantaranya focus ke industrilisasi melalui perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mengakselerasi perkembangan infrastruktur, melanjutkan reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan reformasi institusional untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Berbeda dengan Paslon 01, Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki visi terwujudnya bangsa dan Negara Indonesia yang adil, makmurm bermartabat, berdaulat di bidang politik, berdiri diatas kaki sendiri. Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi. Dari misi-misi tersbut, yang berkolerasi dengan pembangunan terletak pada poin pertama, yaitu membangun perekonommian nasional yang adil, makmur, berkualiitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Dalam berkampanye, baik Prabowo maupun Sandi menyatakan akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila menang. Berulang kali Prabowo-Sandi menekankan pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak bisa memberikan kemakmuraan rakyat. Sebab, pembangunan infrastruktur yang massif tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi meliibihi 5%.
Sebagai tindak lanjut, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyampaikan, Prabowo-Sandi akan melakukan penyisiran uang terhadap beberapa proyek infrastruktur. Penyisiran khususnya akan dilakukan terhadap proyek yang di nilai terlalu ambisius, yang tidak prudent dalam perencanaan maupun pembiayaannya. Selain itu penyisiran jugs di lakukan terhadap proyek infrastruktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi.
Proyek yang gagal memenuhi kriteria tata kelola dan transparansi serta bberbagai kelemahan lain yang menjadi kritik banayk pihak dari dalam Maupun luar negeri juga akan disisir ulang. Hal ini perlu dilakukan agar sejumlah proyek pembangunan tidak seperti sejumlah proyek yang dinilai menyimpan persoalan, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Palembang, dan Bandara Kertajati Jawa Barat.
Jika dalam analisa Morgan Stanley jika Jokowi mememnangkan Pilpres 2019 pertumbuhan ekonomi pada 5,3%, maka Prabowo-Sandi lebih optimis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada tahun pertama memimpin. Pembangunan infrastruktur yang di kembangkan dengan rencana dan hati-hati akan menjadi landasan pacu perekonomian Indonesia yang harus segera di luncurkan.(Dr)
Download disini