RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2025 YANG DIRANGKAI DENGAN SOSIALISASI PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara Daring, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, tanggal 20 Januari 2025 yang dipimpin oleh Asisten Perekenomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng yang mana  Rapat Inflasi tersbut di buka dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan agenda utama pembahasan meliputi langkah-langkah penanganan inflasi daerah serta mensosialisasikan program nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan masyarakat prasejahtera.

Landasan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ada 8 misi asta cita Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Mmemperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang stabilitas. Melanjutkan hilirisasi, dan industrialisasi untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri. Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan Makmur. Kemendagri dan Kemenkes RI meminta pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program PKG dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memobilisasi masyarakat agar memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan. (dr)