RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI 2019 (RAKORNAS)
Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng melalui Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan DAN Subag Perekonomian mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Kerja, Bupati/Walikota se-Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam Rakornas tersebut di diawali dengan sambutan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Perry Warjiyo. Dalam kesempatan tersebut Beliau menyampaikan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh kawasan Indonesia sehingga dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target. Inflasi hingga pertengahan 2019, juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5 plus minus 1 persen.
Terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas ini yaitu Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintergrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani. Inovasi digital menjadi teknologi yang diharapkan untuk memperkuat sinergi ini.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,1% (year on year/yoy) pada 2018 dan sebesar 5,07% (yoy) pada triwulan pertama 2019. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut diiringi dengan kualitas yang semakin membaik, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta inflasi yang rendah dan stabil. Realisasi Inflasi pada empat tahun terakhir dapat dijaga pada kisaran 3% dengan laju inflasi di 2018 sebesar 3,13% (yoy), dan inflasi di Juni 2019 sebesar 3,28% (yoy). Pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5% dengan deviasi 1%. Secara komponen pembentukannya, inflasi harga bergejolak, terutama pangan (volatile food) pada 2018 sebesar 3,39% (yoy), namun di Juni 2019 meningkat menjadi 4,91% (yoy). Sementara, inflasi inti masih terjaga dengan laju inflasi sebesar 3,07% (yoy) pada 2018 dan 3,25% (yoy) pada Juni 2019. Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) menunjukkan penurunan signifikan dari 3,36% (yoy) pada 2018 menjadi 1,89% (yoy) di Juni 2019.
Terjaganya realisasi inflasi pada 2018 tentu tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, serta BI, melalui implementasi “Strategi 4K”, yang terdiri atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ke depan, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, serta melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi.
Dalam Rapat tersebut Menko Perekonomian juga menjelaskan beberapa arahan Presiden RI yakni Seluruh kepala daerah dan pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) diminta untuk benar-benar memperhatikan pertumbuhan dan indikasi tekanan inflasi, serta mempermudah dan membuka investasi yang berorientasi ekspor. Kepala daerah harus memperhatikan pengendalian inflasi dari sisi pasokan pangan, distribusi, dan infrastruktur. Aparat penegak hukum diharapkan turut andil dalam menjaga mekanisme pasar dan pentingnya komunikasi antar daerah dalam mendorong perdagangan antar daerah.
Acara dilanjutkan dengan arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia H.M. Jusuf Kalla yang menyampaikan bahwa kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2019 memiliki dua agenda yaitu evaluasi terhadap pengendalian inflasi tahun 2018 dan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada acara Rakornas tahun 2018. Dalam sambutannya Beliau mengatakan bahwa untuk mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator yaitu PDB, Inflasi dan Angka Kemiskinan. Diperlukan harmonisasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal pemerintah dan kesempatan pengusaha untuk berusaha. Serta peran pemimpin daerah untuk menjaga alur distribusi dari sentra produksi dan juga dari petani ke konsumen sehingga kestabilan harga tetap terjaga. Alurnya jika pendapatan domestrik Bruto naik (PDRB) dan inflasi terjaga, maka industri akan terus berjalan dan angka pengangguran menurun.
Untuk mengapresiasi TPID, pada Rakornas kali ini diberikan penghargaan bagi TPID Terbaik dan Berprestasi yang diserahlan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Kepala Daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2018. TPID Terbaik 2018 Tingkat Provinsi diberikan kepada Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. TPID Terbaik 2018 Tingkat Kabupaten/Kota diserahkan pada Kota Tanjung Pinang, Kediri, Samarinda, Palopo, dan Mataram. Sementara TPID Berprestasi 2018 Tingkat Kabupaten/Kota diterima oleh Kab. Deli Serdang, Kab. Badung, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Pohuwato, dan Kab. Lombok Barat.(DR)
