RAPAT DISEMINASI INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI BALI
Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng melalui Subag Perekonomian mengikuti Rapat Diseminasi tentang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada tanggal 14 Januari 2020 yang dilaksanakan di Harris Hotel dan Convention Denpasar-Bali. Rapat dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali. Pada rapat tersebut mendatangkan tiga narasumber, narasumber pertama Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti, narasumber ke dua The SMERU Research Institute Asep Suryahadi, Dosen Universitas Udayana I Nyoman Mahendra Yasa, dengan moderator Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Bali Dewa Gede Dharma Putra.
Rapat tersebut mengambil tema “Menuju Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali yang lebih Inklusif”. Rapat ini bertujuan agar stakeholder pembangunan ekonomi di Provinsi Bali dapat memahami Indeks Ekonomi Inklusif dan dapat menggunakan indeks tersebut dalam perencanaan pembangunan.
Kementerian PPN/Bappenas RI kerjasama dengan Bappeda Provinsi Bali melaksanakan Diseminasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Kegiatan mengambil tema Menuju Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali yang lebih Inklusif.
Dalam rapat tersebut menghasilkan kesimpulan tentang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pembangunan ekonomi Bali secara umum sudah berlangsung baik (dari beberapa indikatormakro ekonomi) dan inklusif
Angka kemiskinan, TPT dan GR tergolong rendah, namun masih perlu upaya yang tidak mudah untuk mengurangi, khususnya mengentaskan kemiskinan diBali. Untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan penyempurnaan kualitas variabeldan indikator yang terkait dengan masalah kemiskinan itusendiri. Sejumlah daerah masih tercatat sebagai kantong kemiskinan (tingkat kemiskinannya diatas rata-rata provinsi, atau secara absolut jumlahnya relatif tinggi dibanding yang lain). Pemerataan pusat-pusat pertumbuhan dan investasi diharapkan mampu mereduksi persoalan TPT, disparitas distribusi pendapatan dan kemiskinan. Kemiskinan di daerahperdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan.(dr)
