0362 21985
ekbangsetda@bulelengkab.go.id
Bagian Perekonomian dan Pembangunan

RAPAT KOORDINASI ( RAKOR ) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Admin ekbangsetda | 05 Agustus 2024 | 335 kali

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng pada hari Senin 5/8/2024, mewakili PJ Bupati Buleleng, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng melalui Kepala Bagian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Penyerahan Insentif Kinerja Fiskal Tahun 2024 , Rakor tersebut di ikuti secara daring yang di pimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, didampingi oleh Perwakilan Polres Buleleng, Perwakilan Dandim 1609 Singaraja, OPD/Instansi terkait. serta BUMD yang tergabung dalam TPID Kabupaten Buleleng.

Rakor dibuka dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilanjutkan oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait.  Dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa distribusi dan kerjasama antar daerah perlu terus diperkuat untuk mengurangi Disparitas Inflasi, pada bulan Juli inflasi di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa menjadi yang terendah sementara inflasi di Pulau Sumatera dan Papua tercatat masih tinggi, dengan begitu mengendalikan tingkat inflasi daerah perlu didukung oleh Kesadaran dan Konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan.

Secara historis beberapa komoditas utama penyumbang andil deflasi pada bulan juli 2024 yaitu bawang merah, cabai merah, tomat dan daging ayam ras dengan masing-masing andil deflasi sebesar 0,11%, 0,09%, 0,07%, dan 0,04 % sedangkan kelompok pendidikan mengalami inflasi pada bulan juli 2024 sebesar 0,69% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan ke depan.

Sedangkan secara Nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan Indek Perkembangan Harga sampai minggu I pada bulan Agustus 2024 lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indek Perkembangan Harga meningkat dari periode sebelumnya. Hingga minggu I bulan Agustus 2024 harga komoditas beras masih mengalami kenaikan sebesar 0,08% dibandingkan pada bulan Juli 2024.

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, badan pangan nasional mengalokasikan anggaran dekonsentrasi, pemerintah daerah dihimbau untuk segera merealisasikan anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan pengendalian inflasi dengan target realisasi bulan juli 2024 sebesar 60% dan bulan agustus 70%. Dalam upaya stabilitasasi harga beras, Bulog diharapkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah setempat guna bersama-sama menyusun strategi dari melakukan langkah-langkah pengendalian harga beras. Sebagai upaya untuk mencapai tambahan target pengadaan baru, bulog secara resmi menggandeng Perpadi dan melakukan MOU yang ditanda tangani tanggal 31 Juli 2024.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN per triwulan I 2024 (y-on-y) tingkat pertumbuhan tahunan PDB Indonesia peringkat 6 dari 11 negara ASEAN, ini diurutkan dari tingkat pertumbuhan tahunan PDB tertinggi hingga terendah. Secara garis besar petunjuk teknis pengiriman herbal diantaranya mengemas tanaman herbal saat dikirim dari daerah asal seperti bibit mencapai usia cukup untuk ditanam dilapangan, tinggi bibit 20-60 cm, saat tiba di lokasi transit bandara halim perdanakusuma.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan identifikasi tanaman herbal endemik yang ada di masing-masing Kabupaten mencakup informasi nama tanaman ( latin dan sebutan lokal ), asal tanaman diambil (Desa/kecamatan, Kabupaten/kota), manfaatnya untuk kesehatan/pengobatan dan foto tanaman. Pengumpulan tanaman herbal endemik dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dari SKPD yang ditunjuk. Perlu ditunjuk penanggungjawab dari Pemerintah Daerah yang seluruh proses hingga tanaman tiba di Lanud Halim. Prosedur persiapan (pengemasan) dan pemeliharaan bibit tanaman. 

Dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri Menyerahkan Insentif fiskal pengendalian inflasi daerah periode pertama tahun 2024 kepada 4 Provinsi, 10 Kota dan 36 Kabupaten.