RAPAT KOORDINASI TPID KABUPATEN BULELENG

Sehubungan dengan atensi Presiden yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng mengikuti Rapat Penyelesain tindak lanjut dalam laporan hasil monitoring, yang diadakan di Loby Kantor Bupati Buleleng dengan pimpinan rapat Sekretaris Kabupaten Buleleng yang di dampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Buleleng yang di hadiri juga oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng serta beberapa Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Buleleng. (13/09/2023)

Dalam atensi Presiden tersebut diharapkan oleh seluruh Pemda, perlu melakukan pengecekan terkait urusan beras karena ada super el Nino dan berbagai negara mengamankan ketersediaan di dalam negerinya masing-masing

Langkah Strategis yang perlu di perhatikan Pemda untuk  mengantisipasi ketersediaan dan kenaikan harga beras serta kekeringan akibat El Ninno. Perlu dilakukan pengecekan langsung ke pasar untuk mengetahui perkembangan harga dan ketersediaan beras, dilakukan pengecekan door to door bersama Satgas Pangan kepada supplier termasuk gudang-gudang penyimpanan beras untuk memastikan tidak ada penimbunan dan memastikan tidak ada kelangkaan. Memperbanyak pasar-pasar murah di daerah dan memperbanyak bantuan sembako ke masyarakat Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk dan bibit petani. Memperkuat kerjasama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang/jasa.  Memastikan Harga Jual Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) tetap sama di pasar modern maupun pasar tradisional, melakukann pengawasan yang intensif dan jika diperlukan dilakukan Operasi Pasar.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan komoditas Beras serta Pemberian bantuan pangan lainnya sebagai salah satu langkah stabilisasi pangan hulu-hilir. Pemerintah Daerah untuk melalui OPD (Pertanian, Pangan, Perdagangan, Perhubungan dan seluruh pemangku kepentingan terkait) menjaga akses distribusi pangan dan memastikan ketersediaan serta stabilitas harga beras. Mewaspadai terjadinya fenomena El Nino, khususnya di Sumatra bagian timur, seperti Riau, Jambi, dan sekitarnya yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan dan Bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri dan Instansi terkait serta Mengidentifikasi dampak yang berpotensi terjadi akibat dari El Nino ? Hambatan panen karena kekeringan.(dr)