PERMASALAHAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI 2019
Tahun 2018 telah dilalui dengan tidak mudah. Banyak masalah perekonomian mulai dari menurunnya nilai tukar rupiah, masalah fiskal, rendahnya pendapatan Negara dari ekspor, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, serta kisruh politik-populis yang turut serta menjadi batu sandungan yang cukup berarti. Tantangan-tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2019. Selain itu, tahun 2019 akan menjadi tahun politik yang sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia lima tahun kedepan.
Sejauh ini, belum ada ukuran empiris yang bisa menjamin siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Indonesia dan hal ini tidak bisa menjadi jaminan. Mari kita berkaca pada pemilihan Presiden Amerika di tahun 2016, ketika Donal trump versus Hillary Clinton, dimana survey menunjukan bahwa Hillary unggul 99% melawan Trump akan tetapi hasil yang berbeda, Trump unggul di pemilihan electoral. Kasus serupa juga terjadi pada pemilihan Gubbernur DKI Jakarta dimana Ahok-Jarot selalu unggul di berbagai lembaga survey tapi kalah pada pemilihan Gubernur. Oleh karena itu, semester pertama tahun 2019, akan di penuhi oleh ketidakpastian ekonomi dan politik.
Penyesuaian kebijakkan dalam pergantian Presiden biasanya membutuhkan waktu setidaknya setahun lebih sejak terpilih, sehingga kemungkinan besar, dampak kebijakan baru akan terlihat pada tahun 2021. Dalam istilah Keynesian Ekonomi, dikenal dengan nama Time Lays, yang secara sederhana berarti setiap kebijakan membutuhkan waktu untuk bisa terlihat dampaknya. Oleh karena itu pergerakan ekonomi Indonesia tahun 2019-2021 tidak akan menunjukan pertumbuhan GDP yang cukup signifikan. Pada periode yang sama saat ini program pemerintah akan terus dijalankan, sehingga secara hitungan ekonomi lebih bermanfaat buat pasar dan investor, karena mereka sudah familiar dengan pemerintahan sebelumnya dalam pemimpin yang sama di Indonesia, sehingga mereka bisa melakukan hitungan ekonommis yang lebih jelas. Meskipu demikian, Indonesia tidak serta merta bebas dari berbagai permasalahan ekonomi yang kemungkinan besar akan lebih berat di tahun 2019.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak akan menunjukkan pergerakan yang signifikan, kemungkinan besar akan berada pada 5-5.7%. Hal ini disebabkan belum ada pergerakan ekonomi yang berarti dari segi peningkatan pendapatan Negara, serta belum adanya kerangka yang jeas dan hitungan empiris yang pasti bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintahan yang sekarang akan berhadapan dengan permasalahan menahun yang dialami juga oleh pemerintahan sebelumnya sejak orde baru yaitu tingkat produktivitas (ekspor barang yang dimiliki nilai tambah) yang sangat rendah. Kemudian ketrgantungan pada impor bahan bakar minyak. Dua permasalahan ini akan terus menghantui nilai pergerakan Rupiah, inflasi dan kesehatan keuangan Negara. Minimnya pendapatan Negara dari sektor pajak, yang disebabkan oleh rendahnya nilai ekspor akan terus menggerus keuangan Negara.
Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas yang berbasis teknologi terapan dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kalau dilihat dari kondisi pembangunan sumber daya manusia dari tingkat competitiveness index di tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke 45 jauh tertinggal dari Negara tetangga terdekat seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, meskipun dalam kurung sepuluh tahun Indonesia sudah naik 10 digit dari posisi 55 ke 45. Ini harus menjadi perhatian utama dari pemerintah Indonesia, siapapun pemimpinnya, permasalahan kualitas pendidikan Indonesia harus menjadi target dan capaian utama dalam pembangunan jangka panjang.
Selain itu, kondisi ekonomi politik global termasuk perang dagang Amerika dan tiongkok, kemungkinan besar masih akan terus berlangsung sampai tahun 2020. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa berharap banyak pada pergerakan ekonomi dunia, malah pemerintah harus mengantisipasi perubahan perekonomian dunia yang menunjukkan pergerakan ke krisis finansial di tahun 2020.(Dr)
Download disini