PERGURUAN TINGGI DI TENGAH GEMPURAN REVOLUSI PASAR
Menghadapi masa industry berbasis digital inni, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang hilang berganti baru dengan keahlian yang berbeda. Industri di Indonesia memasuki era 4.0. Menyikapi hal ini, Wakil Presiden RI meminta perguruan tinggi mengikuti perubahan dan kebututhan pasar. Jangan sampai kampus mengajarkan keahlian A, tapi ternyata kebutuhannya B. Ilmu pengetahuan selalu berubah, kata JK saat menyampaikan pidato pembuka di Seminar dan Dialog Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia . Indonesia Menghadapi Revolusi Industri ke-4 yang digelar Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia.
Menghadapi kebutuhan industri 40 JK mengatakan pemerintah fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Namun dia berharap kampus dan para alumni pergutuan tinggi mau berkontribusi dengan saling memberi masukan untuk dunia pendidikan, maupun kepada pemerintah.
Pernyataan Wakil Presiden ini diamini oleh Menteri Keuangan yang mengatakan Presiden Jokowi merasa perlu meningkatkan kualitas SDM untuk menghadapi era industri 4.0. Kementerian Keuangan mendukung program ini melalui dua cara yaitu alokasi peningkatan SDM di Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan mekanisme perpajakan.
Menteri Keuangan menuturkan pembangunan SDM dilakukan dengan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Dilihat dari angka alokasi, pemerintah membelanjakan APBN untuk pendidikan sesuai konstitusi yakni 20 persen atau sekitar Rp 492,5 triliun. Peninngkatan SDM dilakukan seawai mungkin melalui Pendidikan Usia Dini.
Investasi SDM dilakukan dengan memaksimalkan anggaran kesehatan sebesar Rp 123 triiun. Anggaran ini difokuskan pada kesehatan ibu hamil dan profram melawan gizi buruk anak. Program social untuk membantu keluargga miskin yang menjadi prioritas APBN 2019 juga termasuk untuk infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar untuk meengurangi kesenjangan antar-daerah.
Pembangunan yang focus pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan SDM seperti yang disampaikan oleh menteri keuangan menjadi alasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Indonesia Development Forum. Konferensi internasional yang didukung oleh Pemerintah Australia lewat Knowledge sector Initiative ini mendorong solusi pembangunan berdasarkan riset dan praktik baik.
Umpan Pemerintah Libatkan Swasta
Pemerintah Indonnesia membutuhkan peran swasta untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia menghadapi era industry 4.0. Menteri Keuangan mengatakan aka nada tax deducation atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang menggelar pelatihan tenaga kerja, terutama keahlian yang berkaitan dengan teknologi dan digital. Pemerintah butuh swasta untuk tujuan menyerap tenaga kerja, tetapi juga memperbaiki industry di Indonesia.
Pelatihan tenaga kerja memang penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengatakan langkah peningkatan kemampuan tenaga kerja bisa dilakukan dengan menyediakan sarana pelatihan vokasi untuk tenaga kerja. Tujuan nya untuk mendapatkan keahlian baru dan meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki. Di Australia, ada institusi yang berperan penting di peningkatan keahlian yaitu TAFE (Technical and Further Education). Pesertanya bukan hanya tenaga kerja baru, tetapi juga orang lama yang ingin memperkuat skill baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan tenaga kerja Australia dari vokasi mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan lulusan umum. Berbeda dengan Indonesia, prevelensi pengangguran tertinggi malah ada pada lulusan sekolah vokasi. Pemerintah Indonesia akan melibatkan industri untuk pendidikan vokasi. Belajar di Perusahaan akan menghabiskan waktu yang sama dengan mendapatkan ilmu di kelas. Tujuan program ini agar lulusan vokasi mendapatkan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lulusan sekolah vokasi akan di sertifikasi yang menjamin besaran upah dan gaji.
Peningkatan sumber daya manusia menghadapi era industry 4.0 tak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga membutuhkan peran swasta dan masyarakat. Begitu pula dengan pembangunan inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia yang masih membutuhkan masukan lembaga penelitian, pegiat local, akademisi, dan sector non-pemerintah.
Indonesia Development Forum menjadi salah satu ruang untuk seluruh pemangku kepentingan berkumpul dan memberikan solusi pembangunan. Perhelatan ini kembali di gelar di tahun 2019 untuk menampung berbagai macam tawaran terobosan baru dan strategis dalam menyelesaikan isu ketimpangan. Serta inisiasi mewujudkan hasil diskusi menjadi rencana aksi yang bisa dierapkan.(Dr)
