MEMAKNAI PEMBANGUNAN SEBAGAI TAKE AND GIVE FOR HIGHEST BENEFIT
Pembangunan adalah sebuah proses yang harus dan terus berjalan. Pembangunan seringkali menjadi hal yang tidak terhindar. Namun salah satu proses yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktifitas masyarakat ini bukannya tidak pernah tanpa kendala. Malah lebih sering proses dan progress pembangunan kerap berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Terutama kepentingan pribadi atau kelompok. Perselisihan yang terjadi dalam proses membangun tidak memiliki satu pihak yang disalahkan. Karena proses pembangunan ini seharusnya diawali dan didasari dari keperluan dan kepentingan bersama. Namun hali ini menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan untuk dituliskan. Proses pembangunan seharusnya merupakan take & give for highset benefit.
Pembangunan memiliki sebuah proses yang kompleks jika tidak bisa dikatakan rumit. Apalagi jika menimbang falsafah dan sejarah perjalanan sebuah daerah. Di Lubuk Basung misalnya, 26 tahun sebagai ibukota salah satu kabupaten terbesar seperti Kabupaten Agam adalah usia yang pendek. Angka itu kalah jauh dibandingkan ibukota Negara, Porpinsi atau kabupaten lain yang ada di Sumatra Barat. Untuk usia yang relative pendek itu, Lubuk Basung sebenarnya sudah berlari cukup kencang. Tapi apakah cukup? Tergantung dari sudut mana melihatnya. Jika dilihat dari usianya, seharusnya cukup membanggakan. Jika dilihat dari Ibukota lain yang sudah berusia 3 digit angka, mungkin belum menyamai.
Secara kewilayahan Lubuk Basung masih memiliki banyak ruang untuk pembangunan. Namun apakah bisa dilakukan?bisa. Apakah progressnya akan berlangsung cepat? Depends.
Pembangunan adalah proses take & give for highest benefit. Para mayoritas ahli infrastruktur sependapat dengan mengatakan jaringan jalan adalah salah satu factor yang berpengaruh dalam peningkatan aspek social dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penerima manfaat terbesar dan langsung dari pembangunan jalan itu adalah masyarakat. Menurut pemahaman itu, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pembangunan seharusnya sejalan. Namun akhir-akhir ini, kepentingan pembangunan kerap diidentikan dengan kepentingan pemerintah, sehingga kerap menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Sesungguhnya resistensi itu lebih kepada resistensi terhadap kepentingan mereka juga. Bukan terhadap kepentingan pemerintah.
Jika pembangunan jalan adalah untuk kepentingan publik, lalu apa kepentingan pemerintah?alebih kepada sebuah investasi jangka panjang dari sebuah kebijakan. Pembangunan jalan akan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui arus lalu lintas barang, jasa dan orang. Melalui peningkatan perekonomian itu masyarakat akan meningkatkan kesejahteraannya yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang tinggi dari masyarakat sebuah kabupaten akan menghasilkan kabupaten yang kuat, tangguh dan mandiri dalam segala aspek. Dengan begitu, maka pemerintah telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah adlah pihak terakhir yang akan menerima keuntungan dari pembangunan. Tapi harus menjadi yang pertama menginisiasinya.(dr)
Download disini
