JOKOWI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDONESIA
Indonesia yang sangat beragam alam dan budaya masyarakatnya dari banyak tempat diluar Pulau Jawa terlihat perbedaan kondisinya dengan wilayah Pulau Jawa yang pembangunannya jauh lebih maju. Pulau yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk Indonesia menyediakan banyak bandara, jalur kereta, jalan tol, atau jalan lintas beraspal mulus dan lebar. Mungkin 98% wilayahnya sudah terjangkau sinyal telekomunikasi, dengan kecepatan internet tinggi. Akses televisi kabel dengan siaran televisi luar negeri juga sudah menjad barang jamak dimiliki rumah tangga.
Fasilitas pendidikan juga pastinnya lebih lengkap. Begitupun rumah sakit yang dapat mengobati penyakit khusus. Di perkotaan, mall dan minimarket seperti jamur di tengah hutan, sama banyaknya. Transportasi? Setiap orang cukup duduk manis dirumah, menggunakan handphone, maka angkutan online akan datang menjemputnya. Tidak perlu berpanas-panasan dipinggir jalan menunggu angkutan lewat. Semuanya tersedia lengkap.
Pembangunan di luar Pulau Jawa yang dilakukan sejak jaman orde baru, kondisinya berbanding terbalik dengan Jawa. Jalan tanah dan batu masih cukup mudah dijumpai. Saat musim kemarau, debu berterbangan di pinggir jalan. Kalau bangun rumah dipinggirnya, harus bersiap bagian dalam beserta perabotannya berlapis debu. Kalau musim hujan, hanya kendaraan jenis 4WD yang bisa melewati. Itupun kadang harus dipasangkan rantai pada rodanya, karena harus melewati jalan berlumpur dan licin. Di Sumatera bagian tengah, orang menyebutnya mobil dobol, sementara di bagiian timur banyak yang menyebutnya dobl ( baca seperti mrah, bukan perah).
Dari bahasa yang berbeda, dapat langsung dipahami bahwa Indonesia terdiri dari budaya yang sangat beragam. Mereka yang diujung barat, hingga di ujung timur adalah Indonesia. Adalah keberagaman bagian dari Negara yang memiliki hak sama untuk mendapat fasilitas pendidikan setara, layanan kesehatan sesuai sakitnya, jaringan komunikasi plus sinyalnya, dan jalan raya yang bisa menjangkau penduduknya. Dengan demikian maka arus manusia dan barang semakin lancer, arus informasi semakin cepat, kesetaraan layanan pembangunan dapat diakses oleh semua warga Negara.
Dan Jokowi sangat paham dengaan kondisi tersebut. Maka pembangunan infrastruktur adalah jawabannya. Bukan hanya jalan, tspi sekaligus jembatan, bandara, pelabuhan, dam, hingga peluncuran satelit komunikasi yang bertujuan mengikis ketertinggalan tersebut. Kemudian lalu lintas barang dan jasa semakin bisa mencapai wilayah terpencil dan perbatasan. Masyarakat akan dengan sendirinya bergerak meningkatkan penghidupannya. Jokowi menyediakan infrastruktur dasarnya. Selanjutnya masyarakat yang akan bergerak memajukannya sendiri. Karena masyarakat luar pulau Jawa sesungguhnya sangat tangguh, kuat dan ulet. Mereka bukan warga cengeng yang minta disediakan beragam fasilitas, untuk kemudian baru bergerak, untuk kemudian mau maju . Bukan pula manusia yang suka protes karena serba tidak tersedia. Saudara-saudara di luar Jawa adalah mereka yang tangguh dengan segala keterbatasan pembangunan.
Di wilayah Jambi, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara jalan menuju desa terakhir masih berupa tanah, sebagian berupa cor beton yang sudah rusak. Lebarnya bervariasi , dari 3-9 meter. Di kiri dan kanannya dimanfaatkan warga menjadi ladang. Sebagian lainnya masih hutan asli, hutan primer.
Karena dikategorikan desa terisolir, dana desa yang didapat sebesar Rp 1,2 milyar setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dana desa banyak digunakan untuk pengerasan jalan , dan pelebaran jalan menuju ladang . Namun jangan dikira dana yang terasa besar jumlahnya, bisa maksimal untuk membangun. Untuk menjangkau desa berjalan aspal, jarak yang ditempuh mencapai 40 km, akibatnya, harga material bangunan melambung tinggi. Demikian pula biaya sewa alat berat yang didatangkan dari kota terdekatnya, mahal. Walhasil, jalan yang di cor relative pendek.
Meskipun serba terbatas saat ini masyarakat lebih menikmati pembangunan dengan adanya alokasi dana desa. Apalagi program pembangunan dari alokasi dana desa diserahkan kepada warga sendiri untuk menentukan. Pembangunan yang dilakukan bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakatnya.(Dr)
