PENYUSUNAN LAPORAN ONE PAGE SUMMARY (OPS) TPID SE PROVINSI BALI DALAM RANGKA TPID AWARD 2019 DAN FGD PENGEMBANGAN PIHPS SIGAPURA

  • Admin Ekbangsetda
  • 02 Maret 2020

Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng melalui Subag Perekonomian mengikuti Rapat Penyusunan Laporan One Page Summary (OPS) TPID se- Provinsi Bali dalam rangka TPID Award 2019 dan FGD Pengembangan PIHPS Sigapura yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Februari 2020 bertempat di Meeting Room Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang didampingi oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Wakil Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bali, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, BPS Provinsi Bali serta dihadiri oleh TPID se- Provinsi Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali memberikan sambutan kepada para peserta rapat yang hadir, Bapak Sekretaris Daerah sangat merespon terselenggaranya rapat TPID Award dan FGD Pengembangan PIHPS Sigapura yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Dalam rapat tersebut di hasilkan beberapa pendapat yang di wakili oleh beberapa perwakilan daerah yang diantaranya dari Perwakilan Bank Indonesia yang berpendapat bahwa Program kerja tahun 2020 merupakan lanjutan dari kegiatan rakor terkait pengendalian inflasi disektor distribusi. Terbitnya regulasi yang mengatur pengalihan sebagian komoditas lewat laut (perlu pembahasan khusus dengan melibatkan stakehoulders). Subsidi angkutan penyebrangan nusa penida (perlu koordinasi khusus ke kementerian perhubungan).

Kendala dan masalah sub sector pertanian TPH antara lain Kecilnya skala usaha, sehingga usaha tani sebagai “scond job” dan kurang optimal (tidak cukup/tidak untung). Tingginya alih fungsi lahan sawah, Losses padi relative tinggi, berkurangnya pasokan air irigasi, Anomali iklim sehingga meningkatkan serangan OPT, kurangnya minat generasi muda mengeluti sektor pertanian, lemahnya posisi tawar petani, lemahnya kelembagaan petani dalam penerapan system manajemen agribisnis.

Langkah – langkah kegiatan Pengendalian Inflasi di daerah yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan instansi/dinas terkait dalam wadah TPID diarahkan pada tercapainya 3K, yaitu Ketersediaan Pasokan, menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, Membangun dan memperkuat ketahanan pangan Provinsi Bali khususnya komoditas stategis.

Keterjangkauan Harga Transparansi proses pembentukan harga. Program stabilitas harga (pemantauan harga harian, sidak, operasi pasar/pasar murah yang dilakukan tiap minggu diberbagai lokasi/wilayah di kabupaten/kota porvinsi bali). Kelancaran Distribusi. Peningkatan dan pembenahan infrastruktur distribusi/transportasi dan pertanian. Kerjasama dengan aparat terkait dalam kelancaran dan keamanan distribusi barang (termasuk pemberantasan penimbunan stok). Perwakilan Bank Indonesia menyatakan bahwa dari 73 sempel komoditas akan dikurangi menjadi 22 sempel komoditas.

BPS Provinsi Bali juga menjelaskan bahwa Pemutakhiran Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2018. Inflasi diukur secara rentang waktu (series) dan merupakan indicator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, inflasi bukan di indikator tingkat kemahalan harga, contoh : kangkung 1 ikat di Kota Singaraja pada Desember  tahun 2019 seharga Rp. 3000, sedangkan Januari tahun 2020 seharga Rp. 3500.

Pemutakhiran Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2018 antara lain Memperbarui Diagam Timbang untuk mengakomodasi perubahan pola konsumsi masyarakat. Penyempurnaan Metologi berdasarkan standar pemnghitungan indeks harga konsumen sesuai buku consumer price index manual yang menjadi rujukan United Nations (UN). Tujuan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 yaitu mendapatkan data nilai konsumsi dasar. Memperoleh paket komoditas dan diagram timbang untuk memperbaharui Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012. Mendapatkan keterangan tentang profil sosial ekonomi rumah tangga perkotaan. Melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan pendapatan regional dan nasional digunakan sebagai bahan penelitian dan analisis perekonomian.  Paket komoditas Kota Singaraja Hasil SBH 2018 dengan komoditas terpilih sebanyak 296 komoditas. Komoditas yang termasuk dalam komponen harga yang diatur Pemerintah Kota Singaraja pada tahun 2018 sebanyak 14 komoditas. 20 komoditas Kota Singaraja terpilih dengan bobot tertinggi tahun 2018 antara lain beras, bensin, tarif listrik, tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, biaya pulsa ponsel, daging ayam ras, rokok putih, akademi/ perguruan tinggi, rokok kretel pilter, minyak goreng, telepun seluler, tariff rumah sakit, bakso siap santap, nasi dengan lauk, sepeda motor, pemeliharaan/ service kendaraan, kue basah dan telur ayam ras.

Pemaparan – pemaparan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Perumda. Pasar Jaya berpendapat bahwa identifikasi permasalahan pangan dan distribusi disebabkan belum efektifnya rantai pasokan pangan dari hulu kehilir, 90% pasokan pangan di DKI Jakarta tergantung dari daerah produsen. Keterbatasan daya dukung lahan pertanian, peternakan dan lingkungan dalam menyuplai kebutuhan pokok Penduduk DKI Jakarta. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan, dukungan yang diharapkan oleh Perumda. Pasar Jaya yaitu dukungan dari regulator terkait mengenai data produksi komoditas strategis yang surplus dan defisit sehingga dapat dikerjasamakan antar daerah dengan penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di sentra produksi.

Pergerakan inflasi/deflasi DKI Jakarta termasuk yang cenderung mempengaruhi penghitungan data inflasi nasional. Langkah–langkah Perumda. Pasar Jaya dalam Presfektif Ekonomi kedepan antara lain kebijakan system pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisien dan keamanan transaksi pembayaran tunai maupun non tunai melalui QRIS (quick response code Indonesia standard) untuk metode pembayaran pedagang dan UMKM bekerjasama dengan pihak perbankan. Perluasan pengembangan UMKM dengan fokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit berjalan. Ketersediaan pasokan pangan dan distribusi pangan tetap stabil antar daerah, Transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi kesarana publik.

Dalam rapat tersebut Sigapura juga berpendapat bahwa permasalahan Sigapura Produksi diantaranya sulit mengetahui pasokan komoditas sehingga rentan terjadi kenaikan harga, sulit mengetahui distribusi komoditas,sulit mengetahui jumlah dan perkiraan panen dan harga jual komoditas, sulit mendapatkan harga dari level produsen langsung, sulit mengetahui pencetak harga atau harga komoditas tidak transparan. Solusi Sigapura Produksi antara lain mendapatkan harga level produksi dengan aplikasi Sigapura Produksi regulator dapat mendapatkan harga jual dilevel produsen.

Mengetahui jumlah rencana tanaman dan panen dengan aplikasi Sigapura, produksi regulator dapat mendapatkan jumlah rencana tanam dan panen level produsen. Mengetahui distribusi komoditas dengan aplikasi Sigapura produksi regulator dapat mendapatkan rencana distribusi komoditas oleh produsen. Chatbot otomatis terintegerasi dengan berbagai macam platform chat.(dr)

Share Post :